GERAKAN INDONESIA BERSIH Aksi Demo Tidak untuk Jatuhkan Presiden

bisnisonline;
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah tokoh masyarakat dan kalangan aktivis antikorupsi menjamin aksi unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, Rabu besok, tidak bermuatan politis.

Aksi yang disebut sebagai Gerakan Indonesia Bersih itu juga tidak bertujuan mengancam apalagi ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

"Kami menjamin, aksi unjuk rasa berlangsung damai dan tertib. Karena peserta aksi adalah orang-orang yang peduli terhadap korupsi, maka aksi akan jauh dari kekerasan dan fitnah," kata penggagas Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi di Jakarta, Senin. Jaminan senada juga diutarakan Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, juga mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Menurut Adhie, massa dan tokoh peserta aksi bukan saja dari kalangan mahasiswa, tokoh nasional, dan tokoh agama; tapi juga aktivis pergerakan Islam, seperti dari Muslimat Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia.


Hingga kemarin, sejumlah elemen mahasiswa yang akan hadir antara lain elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam (PMI), juga Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI). "Jumlah mahasiswa yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia sekitar 10 ribu orang," kata Adhie Massardi.

Para mahasiswa itu akan bergabung dengan elemen masyarakat lain sebanyak lima ribu orang, sehingga jumlah massa aksi Gerakan Indonesia Bersih diperkirakan sekitar 15 ribu orang.

Aksi di depan Kantor Kepresidenan itu akan berlangsung mulai pukul 12:00 WIB. Menurut Adhie, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya untuk pengamanan aksi.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman membantah aksi unjuk rasa dalam mengisi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini bermotif politik untuk mengubah kekuasaan. Apalagi aksi tersebut bakal dihadiri tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, serta kalangan artis yang menginginkan Indonesia bersih dari korupsi.

"Aksi ini murni untuk mengikrarkan Indonesia bersih dari korupsi. Jadi, berlebihan dan paranoid kalau dibilang aksi ini untuk makar atau penggulingan kekuasaan pemerintah," ujar Fadjroel. Dia juga membantah ihwal pertemuan sejumlah tokoh di Jalan Dharmawangsa yang disebut-sebut akan "membelokkan" tujuan aksi unjuk rasa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis juga tidak percaya kalau aksi unjuk rasa Rabu besok bakal berlangsung rusuh dan berujung bentrok. Menurut dia, aksi itu berlangsung di seluruh wilayah Indonesia untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku mendukung aksi unjuk rasa itu. Bagi dia, aksi tersebut sebagai refleksi keprihatinan dan kepedulian bangsa terhadap pemberantasan praktik korupsi. "Aksi ini jauh dari tujuan menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa," ujarnya.

Menurut Hidayat yang politisi PKS itu, saat ini merupakan eranya berdemokrasi sehingga berbagai aspirasi masyarakat bebas disampaikan secara baik dan benar. Karena itu, katanya, pemerintah tak perlu berlebihan menanggapi rencana aksi tersebut.

Hidayat menambahkan, apabila aksi berlangsung aman, damai, dan tertib, maka itu justru menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung demokrasi secara santun dan bermartabat.

Sementara itu, Menpora Andi Alifian Mallarangeng meminta pemuda dan mahasiswa agar berhati-hati terhadap "penumpang gelap" yang ingin memasukkan agenda politik ke dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Rabu besok.

Menpora merasa perlu mengingatkan karena biasanya yang diminta melakukan aksi adalah anggota organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Menurut Menpora, Hari Antikorupsi Sedunia memang patut diperingati. Apalagi, katanya, salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah memberantas korupsi.

Namun, Menpora mengingatkan, pemuda dan mahasiswa perlu hati-hati terhadap kemungkinan adanya "penumpang gelap" aksi yang bertujuan membuat suasana tidak stabil, menggoyang atau bahkan menjatuhkan pemerintahan saat ini.

Menanggapi kritikan sejumlah kalangan bahwa kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlebihan dalam menanggapi aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Rabu besok, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, pernyataan itu sebatas peringatan agar semua pihak bersikap waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi.

"Beliau kan mantan Menko Polhukam, jadi paham betul dinamika yang terjadi pada aksi unjuk rasa yang diikuti banyak elemen dengan beragam pesan yang ingin disampaikan. Hal seperti itu kan memang harus diwaspadai," kata Djoko usai memimpin rakor polhukam di Jakarta, Senin.

Pernyataan Presiden, kata Djoko, sebatas peringatan bagi semua pihak agar meningkatkan kewaspadaan, mengelola dengan baik situasi keamanan saat aksi berlangsung, sehingga tidak ada kegiatan masyarakat yang terganggu.

"Jadi, kita tidak berbicara kelompok ini dan kelompok itu. Siapa saja yang membonceng sangat tidak diharapkan. Jangan sampai kemurnian niat baik untuk memberantas korupsi menjadi lain karena ada elemen lain yang menunggangi. Ini yang harus diwaspadai semua pihak," tutur Djoko.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Purn Sutanto mengimbau semua pihak agar aksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tidak ditunggangi koruptor. Menurut dia, para penunggang aksi itu kemungkinan orang-orang yang tidak sepakat dengan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya mengerahkan setengah kekuatan Polda Metro Jaya atau sekitar 13 ribu personel untuk mengamankan aksi Gerakan Indonesia Bersih dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Rabu besok.

Boy berharap, aksi berlangsung tertib. Jika aksi berlangsung anarkis, katanya, polisi tidak segan-segan bertindak tegas